Sabtu, 28 Januari 2012

Harga Beras, Minyak dan Telur pun Naik

Harga beberapa jenis bahan pokok di pasar Botania Batam Centre melonjak. Seperti beras, telur dan minyak goreng.
Saat ini harga beras Arum merah di pasar botania naik hingga Rp7 ribu per karung isi 25 kilogram.
Yoga pedagang sembako di pasar  Botania Batam Centre mengatakan harga beras yang mengalami kenaikan hanya beras yang bermerek yang diimpor dari Thailand.
“Untuk beras, yang mengalami kenaikan hanya yang bermerek saja, beras yang biasa tidak ada kenaikan. Mungkin karena waktu itu Thailand banjir jadi beras naik,” katanya.
Selain beras, harga minyak goreng dan telur ayam juga mengalami kenaikan. Harga minyak goreng naik Rp2 ribu per kilogram menjadi Rp13 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp9 ribu per kilogram. Sedangkan harga telur saat ini mencapai Rp1.200 per butir dari harga sebelumnya hanya Rp1000 per kilogram. Di pasar MitraRaya bahkan ada yang menjual Rp1.400 per butir. Kenaikan ini kata Yoga sudah mulai naik sejak hari natal dan tahun baru beberapa waktu yang lalu.
“Kenaikan sudah terjadi saat natal kemarin, tahun baru hingga sekarang terus naik,” kata Yoga. 

Harga Beras Akan Melonjak Februari

Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, mngungkapkan bahwa harga beras akan mengalami kenaikan pada bulan Februari mendatang.
Kenaikan harga beras sebenarnya sudah dimulai sejak awal Januari 2012.
Namun kenaikan harga beras pada Februari tak akan berlangsung lama. Seiring dengan deflasi yang diprediksikan pada Maret dan April, harga beras berangsur turun.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya, Januari harga beras naik. Puncaknya bulan Februari dan terasa penurunan itu pada bulan Maret dan April," ujar Wamen Pertanian, di sela-sela Rakor di Kementrian Ekonomi, Selasa (24/1/2012).
Pengaruh kuat dari deflasi memberikan kontribusi kuat mengalahkan inflasi harga-harga di sektor pertanian.
"Kontribusi deflasi daripada perkembangan inflasi secara global , jadi semakin kuat pengaruhnya malah deflasi. Ya secara nasional begitu. Menurun harga pada Maret dan April," ungkap Wamen Pertanian.
Saat ini, harga beras di sejumlah pasar di berbagai wilayah mencapai Rp 7.500 hingga Rp 9.000 per kilogram (kg). Jika terjadi lonjakan, harga beras pada Februari bisa menyentuh Rp 10 ribu hingga Rp 10.500

Minggu, 15 Januari 2012

Realisasi Distribusi Raskin 100 Persen

BATAM - Kepala Sub Divre Perum Bulog Kota Batam, Marjoni Busjal menyatakan, realisasi distribusi beras miskin selama kurun waktu 2011 ini terealisasi mencapai 100 persen. Sampai saat ini, pihaknya tidak menemui persoalan dari distribusi raskin tersebut.

"Realisasi pembagian raskin ke lurah-lurah di Kota Batam periode Desember sudah 100 parsen. Hari ini (kemarin,red) terakhir penyaluran. Perbulannya Bulog menyalurkan 543,105 kg untuk 36.207 Rumah Tangga Sasaran (RTS)," ungkap Joni, Selasa (13/12) kemarin.

Dikatakanya, saat ini Bulog masih menyetok sebanyak 1.250 ton. Sebanyak 250 ton berada di gudang dan 1.000 ton lagi sedang dalam perjalanan dan diperkirakan akan sampai ke kota Batam sekitar 3 sampai 4 hari lagi. Beras ini katanya untuk keperluan operasi pasar.

"Beras tersebut sampai saat ini masih proses pemuatan di Pekanbaru, kemungkinan tiga sampai empat hari mendatang akan sampai di Batam tergantung cuaca, karena saat ini cuaca tidak menentu, jadi harus benar-benar dipastikan bahwa cuaca aman" jelas Marjoni Busjal.

Dikatakan, harga beras miskin yang didistribusikan Bulog dipatok Rp1.600 kg/kilo. Prosesnya disalurkan lewat lurah dan RT/RW. Selain itu, Bulog juga menggandeng pengecer untuk operasi pasar dengan harga eceran tertinggi (HET) mainland Rp6750 /kg dan hinterland Rp6950 /kg. Untuk operasi pasar pihaknya sudah menyalurkan 450 ton beras sejak Januari hingga Desember, yang terbagi dalam dua periode.

"Operasi pasar digelar untuk menekan harga beras dipasaran. Ketersediaan beras masih mencukupi," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Joni menambahkan, disampingi mendistribusikan beras miskin di Kota Batam, pihaknya juga menyalurkan raskin ke Karimun. Hingga Januari hingga Desember 2011 sudah terealisasi hingga 87,09 %  dengan jumlah raskin 1.834 ton . Sementara kebutuhan perbulannya 175 ton.

"Untuk stok Karimun di gudang ada 50 ton dan dalam perjalanan  600 ton. Jadi untuk wilayah Kota Batam dan Karimun tidak perlu khawatir tentang kekurangan beras raskin karena sampai saat ini stok masih aman," jelas Joni lagi.

Khusus, raskin ke-13 baik untuk Batam maupun Karimun akan segera disalurkan, menunggu SK Pagu dari Gubernur Kepri.

Sabtu, 14 Januari 2012

Harga Beras Sudah Tidak Bisa di Bendung, semakin melambung



Tahun 2012 lonjakan Harga Beras terus terjadi. Harga beras di tingkat pengecer di Banyumas, Jawa Tengah, terus melambung. Pemerintah kabupaten setempat minta gubernur segera menerbitkan aturan penyaluran beras untuk warga miskin (raskin) 2012.

Harga beras jenis IR 64 kelas medium yang semula diperdagangkan Rp8.000 per kilogram (kg), kini telah mencapai Rp8.500.

Jika sebelumnya rata-rata harga jual beras jenis IR 64 kelas medium dala kisaran Rp8 ribu per kilogram (kg), kini sudah ada yang menjual Rp8.500 per kg. Atas kondisi itu, Pemkab Banyumas telah mengirimkan surat ke Gubernur Jateng agar aturan pelaksanaan penyaluran raskin tahun 2012 segera turun.

Perlu Penguatan Operator Pangan


Wacana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan oleh kementerian BUMN terus mendapat dukungan terutama untuk menyediakan satu juta hektare lahan sawah baru hingga akhir 2014, karena lahan pertanian terus mengalami penyusutan.

Ketua Gabungan Asosiasi Pertanian Perkebunan Indonesia (Gapperindo) Agus Pakpahan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan, lahan pertanian di Indonesia mengalami penyusutan. Karena itu, peran negara untuk menyediakan lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi sangat penting.

Tetapi BUMN pangan yang dimaksud itu baru sebatas untuk kepentingan produksi, sementara lembaga operator pangan perlu dibentuk secara utuh, yang mencakup tugas-tugas produksi, distribusi, dan keamanan pangan, katanya.

Agus berharap, selain BUMN pangan yang bertugas mengurusi sektor produksi, perlu ada lembaga operator pangan yang mengurusi distribusi dan keamanan pangan.

Karena itu, lembaga operator ini sangat diperlukan untuk melakukan fungsi stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat nasional. Dengan demikian, ketersediaan pangan bisa terjamin, ucapnya.

Wacana pembentukan BUMN pangan mengemuka setelah Badan Ketahanan Pangan (BKP) bakal digantikan oleh Badan Otoritas Pangan (BOP).

Semula, BOP bakal berperan ganda sebagai regulator sekaligus operator. Tetapi konsep tersebut dikritisi oleh banyak pihak, termasuk para pakar dari perguruan tinggi.

Hal ini mengakibatkan tim perumus pemerintah memisahkan fungsi regulator dan operator dengan pembentukan BUMN pangan, maka tugas BOP murni sebagai regulator, sementara operator menjadi kewenangan BUMN Pangan.

Sistem logistik Sementara itu, pakar ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan yang terpenting adalah memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan.

"Dalam hal ini, infrastruktur Perum Bulog mendesak dimodernisasi guna mengatasi permasalahan yang ada," ujar Hermanto, yang juga Wakil Rektor bidang Sumberdaya dan Pengembangan.

Hermanto menambahkan, Bulog sudah selayaknya diberi wewenang untuk menjalankan fungsi distribusi pangan, sekaligus mengemban misi stabilisasi harga dan mengelola stok nasional, terutama untuk komoditas pangan utama seperti beras.

Alasannya karena Bulog adalah BUMN Pangan terbesar yang memiliki infrastruktur paling lengkap dan paling luas jangkauannya. Kalaupun harus dibentuk lembaga operator yang bertugas untuk distribusi bahan pangan pokok dan stabilisasi harga, yang terdiri atas beberapa BUMN, maka Bulog layak menjadi pemimpinnya atau leader.

Hermanto sekaligus mengingatkan bahwa BOP harus terpusat dan menjadi wewenang pemerintah pusat di Jakarta. Dalam beberapa pasal di RUU Pangan disebutkan bahwa pemerintah daerah akan memiliki wewenang penuh untuk mengelola pangan.

Dia mengusulkan, agar pemerintah dan DPR merevisi pasal-pasal tersebut.

Kesenjangan Hermanto menilai, pemerintah akan sangat kesulitan melaksanakan kebijakan pangan karena sudah diserahkan ke setiap daerah. Begitu pula, jika pemerintah daerah bertindak sebagai otoritas pangan, justru akan menimbulkan kesenjangan yang semakin tajam antara daerah kaya dan miskin.

Pemda kaya bisa dengan mudah mengimpor beras, sebaliknya pemda miskin akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan warganya.

"RUU Pangan harus diperbaiki lagi demi keutuhan NKRI dan ketahanan pangan nasional," ujar Hermanto.

Senada dengan Hermanto, mantan sekretaris Menteri BUMN Said Didu menegaskan bahwa pangan pokok harus dilindungi oleh Negara, melalui lembaga negara yang mengurusi pangan.

Ia juga menyatakan, bahwa langkah tersebut tidak dilarang oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/WTO).

Memperkuat kelembagaan pangan, sangat penting, karena situasi saat ini sudah sangat berbeda dengan era orde baru. Terutama dengan adanya otonomi daerah, yang membuat urusan pangan tidak lagi sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pertanian.

"Untuk itu harus ada lembaga yang kuat mengurus kebijakan pangan, terutama pangan pokok," tutur Said Didu yang juga Ketua Ikatan Alumni IPB itu.

Said berharap, lembaga yang mengurusi pangan ini berada di bawah presiden langsung.

"Karena urusan pangan ini rawan disusupi oleh kepentingan politik," ungkapnya.

Lembaga tersebut harus didukung oleh operator yang memiliki wewenang penuh, mulai dari menyediakan sarana produksi pertanian semisal lahan, pupuk, irigasi, hingga distribusi, tambahnya.

Sulsel segera jual beras ke Batam


Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel Ilham Alim Bachrie mengatakan rencana tersebut adalah tindak lanjut dari pertemuan antara Kadin Sulsel dan Kadin Kepri, beberapa waktu lalu.

"Di Batam, konsumsi beras mencapai 15.000 ton per bulan. Sebanyak 5.000 ton akan kami suplai ke daerah tersebut dengan sistem perdagangan antarpulau," ujarnya kepada Bisnis.

Namun, karena belum adanya jalur pelayaran dari Makassar ke Batam maka rencana pengiriman beras tersebut akan dilakukan melalui Jakarta untuk kemudian dikirim ke Batam.

Adapun untuk merealisasikan rencana itu, dalam waktu dekat ini, Kadin Sulsel akan menandatangani kontrak kerjasama dengan Kadin Kepri.

"Untuk tahap awal, kami baru dapat mengirim dalam jumlah kecil, tetapi, tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya, kami akan mengirim beras dalam jumlah besar ke Batam dengan terus menambah jumlah pengiriman beras ke provinsi tersebut secara bertahap," paparnya.

Ilham, menambahkan, tidak akan terjadi kelangkaan beras serta kenaikan harga-harga beras, dengan perdagangan antarpulau tersebut, karena Sulsel telah surplus beras 2 juta ton. "Jadi tidak mungkin akan kekurangan," tegasnya.

Bahkan, perdagangan antarpulau tersebut diklaim Ilham akan mendorong perdagangan antara Sulsel dengan beberapa daerah lain di Indonesia sehingga akan menguntungkan Sulsel karena sudah memiliki pasar yang tetap.

Sembako Datang Sabtu Ini


KEPALA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Natuna, Senagib mengatakan, persediaan sembako di Natuna akan kembali normal pada Sabtu (14/1). Perkiraan itu berdasarkan adanya beberapa kapal perintis, di antaranya kapal milik pengusaha sembako yang akan tiba di Natuna, Sabtu (14/1).
Dikatakan Senagib, sebebelumnya kapal perintis tersebut berlabuh di Letung beberapa hari sebelumnya, karena terhambat cuaca buruk dan gelombang laut tinggi di wilayah perairan Natuna.
”Saat ini kapal perintis KM Trigas dalam perjalan ke Sedanau Natuna dari Anambas. Kapal ini membawa persediaan sembako dari Tanjungpinang. Seperti, beras dan sembako lainnya termasuk telur. Tapi belum diketahui berapa jumlah sembako yang dibawa,” kata Senagib dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (11/1).
Selain menunggu KM Trigas kata Senagib, ada beberapa kapal barang dari Jakarta menuju Natuna. ”Kapal dari Jakarta disampaikan pengusaha sembako di Sedanau dan Ranai kepada kami. Di antara kapal-kapal itu ada kapal barang milik Robert. Diperkirakan Sabtu ini juga kapal itu merapat ke Ranai,” ujarnya.
Namun jika sampai beberapa hari ke depan kapal barang yang ditunggu itu tidak bisa merapat tepat waktu di Natuna, pemerintah katanya sudah berkoordinasi dengan TNI AU di Ranai, untuk mendatangkan sembako menggunakan pesawat.
”Sebenarnya persediaan sembako masih cukup beberapa hari lagi,” ujar Senagib.
Menurut Senagib, salah satu kendala pedagang saat untuk mendatang sembako adalah masih kurangnya sarana transporatasi barang dari luar daerah.
Sementara kapal pengganti KM Gunung Bintan yang baru beroperasi tidak bisa memuat barang lebih dari 50 ton, karena khusus mengangkut penumpang. Ditambah tarif yang diberlakukan sangat mahal.
”Kami berharap pemerintah provinsi lebih jeli, karena bantuan harus sesuai kebutuhan dan kondisi daerah perbatasan,” harapnya